Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Djoko Suyanto mengaku diperintahkan presiden untuk menengahi polemik penanganan kasus korupsi pengadaan alat simulasi SIM. Perintah itu sudah dijalani dengan melakukan pertemuan dengan tiga pimpinan KPK dan Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo.
"Saya sudah ketemu ketiga pimpinan KPK hari itu dan ketemuan dengan kapolri, yang penting mereka berdua berjanji untuk bertemu. Itu yang kita tunggu, hasilnya belum tahu," kata Djoko di kantor pusat Pertamina, Jakarta, Selasa (7/8).
Menurutnya, pertemuan itu dilakukan demi menyamakan persepsi antara kedua lembaga hukum tersebut dalam melakukan penyidikan pada kasus yang sama. Hal itu dilakukan agar terjadi sinergi dan upaya bersama dalam melakukan pemberantasan korupsi di kedua belah pihak.
"Masing-masing berbeda persepsi terhadap hasil pertemuan itu. Polisi anggapannya seperti ini, KPK persepsinya seperti ini. Makanya saya suruh ketemu lagi, kalau perlu nanti setelah itu ditulis hasil pertemuannya, tanda tangan sama-sama supaya tidak saling berbeda," lanjut dia.
Djoko meyakini, kedua lembaga itu tidak akan main-main terhadap kasus yang sudah menjadi sorotan publik ini. Jika salah satu melakukan kesalahan, maka KPK atau Polri harus siap mempertanggungjawabkannya pada masyarakat. Terlebih, proses penyelidikan kini masih belum berjalan sepenuhnya.
"Begini ya, lepas soal ini Polri atau KPK, siapapun yang menangani ini dia tidak akan main-main kan. Sorotan publik sangatlah kuat, kalau tidak benar menanganinya, publik yang akan menghujat, apa Polri atau KPK," lanjutnya.(sumber;merdeka.com)
ARTIKEL TERKAIT:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar